Katamso : Penanganan Karhutla Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah

 

TANJAB BARAT - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., membuka Rapat Koordinasi Lanjutan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Rabu pagi (16/09/2026).

‎

‎Rakor tersebut digelar sebagai tindak lanjut untuk memperkuat pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah Tanjung Jabung Barat. Forum ini dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, kejaksaan, instansi teknis, para camat, serta perusahaan.

‎

‎Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penanganan Karhutla memerlukan sinergi seluruh pihak. Tercatat 587 kejadian kebakaran dan 1.249 titik api di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kondisi ini berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

‎

‎“Penanganan Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi pemerintah, TNI, Polri, perusahaan, dan masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap wilayah konsesinya, sementara masyarakat juga perlu terus diberikan pemahaman tentang pembukaan lahan tanpa bakar,” tegas Wakil Bupati.

‎

‎Selanjutnya, ia meminta perusahaan memperkuat pengawasan di wilayah konsesi, memastikan Masyarakat Peduli Api (MPA) berfungsi optimal, serta menyiapkan personel dan peralatan untuk merespons kebakaran dengan cepat. Selain itu, Polres dan Kodim juga diminta memperkuat sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar. Sementara itu, sektor kehutanan diharapkan mendukung penyediaan embung dan kanal di kawasan rawan.

‎

‎Lebih lanjut, Wakil Bupati meminta para camat berkomunikasi aktif dengan perusahaan di wilayah masing-masing. Khusus Camat Tungkal Ilir dan Camat Bram Itam, bersama DPMPTSP dan Dinas Lingkungan Hidup, diminta berkoordinasi dengan kepala desa terkait pengaturan dan pengawasan aktivitas pembakaran arang.

‎

‎“Yang kita perlukan adalah langkah konkret dan sinergi yang kuat. Setiap pihak harus memahami tugasnya, saling mendukung, dan bergerak cepat ketika muncul potensi kebakaran,” lanjutnya.

‎

‎Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hermansyah, S.STP., M.H., yang bertindak sebagai moderator, menyampaikan hasil koordinasi lintas OPD. Dinas Kesehatan menyatakan siap memantau kualitas udara, sedangkan BPBD dan Damkar mendukung penanganan melalui personel dan peralatan yang tersedia. Pemerintah juga menyiapkan langkah penetapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

‎

‎Dalam kesempatan tersebut, BMKG Provinsi Jambi memaparkan analisis curah hujan dan prospek iklim untuk dua dasarian berdasarkan kondisi per 15 September 2026. Paparan tersebut menjadi bahan untuk memantau perkembangan dan potensi cuaca.

‎

‎Berikutnya, Pasi Ops Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf. Sigit Purnomo Rico menyampaikan kesiapan personel, pemetaan wilayah rawan, penyiapan sumber air, serta langkah deteksi dini dan penanganan kebakaran, serta Kabag Ops Polres Tanjung Jabung Barat AKP Hermanto, S.H., memaparkan langkah kepolisian dalam sosialisasi, patroli, pemantauan titik rawan, pemadaman dan pendinginan, serta penegakan hukum terhadap kasus Karhutla.

‎

‎Di sisi lain, Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa pemantauan kualitas udara dilakukan melalui 16 puskesmas sebanyak dua kali sehari. Hingga Pembagian masker kepada masyarakat juga telah dilakukan sejak 24 Agustus 2026 untuk mengantisipasi dampak kabut asap.

‎

‎Selanjutnya, Dinas Perkebunan dan Peternakan menekankan penerapan pembukaan lahan tanpa bakar atau zero burning, deteksi dini, respons cepat, serta penguatan kelembagaan bagi pemegang IUP. Pencegahan dinilai perlu dilakukan sejak potensi kebakaran teridentifikasi.

‎

‎Pada kesempatan yang sama, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat mengingatkan bahwa tanggung jawab hukum dalam penanganan Karhutla tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja, tetapi juga dapat mencakup kelalaian. Setiap pihak yang bertanggung jawab di wilayah kerja masing-masing diminta memastikan instrumen pencegahan, personel, dan peralatan siap digunakan.

‎

‎Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hamdani, S.E., menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi penanganan Karhutla.

‎

‎Pada akhir rakor, Wakil Bupati menegaskan bahwa hasil pembahasan harus ditindaklanjuti melalui tindakan nyata. Ia juga menyoroti keterlibatan perusahaan. Dari 37 perusahaan yang diundang, baru 13 perusahaan yang hadir dalam forum tersebut.

‎

‎“Kami meminta perusahaan yang memiliki tanggung jawab di wilayah konsesinya untuk hadir dan terlibat secara aktif. Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Data harus lengkap, personel dan peralatan harus siap, serta seluruh persyaratan operasional harus dipenuhi,” tegasnya.

‎

‎Menurut Wakil Bupati, kesiapsiagaan tidak cukup dibahas dalam forum koordinasi, tetapi harus diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, hasil rakor diharapkan segera ditindaklanjuti melalui deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, respons cepat, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sesuai kewenangan masing-masing.

‎

‎Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala DPMPTSP, Manggala Agni, Basarnas, para camat; serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Wabup Bakhtiar Dorong Pestarian Sejarah dan Kebudayaan

BATANG HARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Jambi, terus mendorong upaya pelestarian sejarah dan kebudayaan melalui rencana pembangunan museum.

Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari H. Bakhtiar mengatakan bahwa permohonan Bupati Batang Hari terkait rencana pembangunan museum sekaligus dukungan pemerintah pusat terhadap upaya penyelamatan episentrum peradaban Sungai Batanghari di Kabupaten Batang Hari.

"Pembangunan museum itu yang akan menjadi wadah penyelamatan serta pengenalan jejak peradaban Sungai Batanghari."kata Wabup dalam keterangan diterima, Rabu.

Langkah tersebut ditindaklanjuti Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar melalui audiensi dengan Kementerian Kebudayaan RI di Jakarta. Dan disambut Direktur Sejarah dan Permuseuman, Endah Budi Haryani, bersama jajaran Kementerian Kebudayaan RI.

Audiensi ini menjadi bagian dari langkah Pemkab Batang Hari untuk memperkuat perhatian terhadap peninggalan sejarah dan kebudayaan yang memiliki keterkaitan erat dengan perjalanan terbentuknya Kabupaten Batang Hari.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian yaitu Muara Tembesi. Wilayah tersebut memiliki sejumlah peninggalan sejarah, termasuk kawasan cagar budaya Benteng Belanda yang menjadi bagian dari jejak sejarah peradaban di sepanjang Sungai Batanghari.

Peradaban Sungai Batanghari pada masa lampau memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sungai itu tidak hanya menjadi jalur transportasi utama, tetapi juga menjadi sarana perdagangan dan mendukung perkembangan pemerintahan pada masa lalu.

Jejak sejarah tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan perjalanan terbentuknya Kabupaten Batang Hari dan menjadi bagian penting dari identitas sejarah daerah saat ini.

Rencana pembangunan museum diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk melindungi peninggalan sejarah sekaligus mendokumentasikan dan memperkenalkan nilai-nilai peradaban Sungai Batanghari kepada generasi mendatang.

Pemkab batang Hari Siagakan Alat Berat Putus Jalur Api Karhutla Tahura

BATANG HARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Batang Hari bersama Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Saifuddin.

Upaya penanganan dibahas dalam monitoring dan evaluasi penanganan karhutla Provinsi Jambi yang digelar di Kabupaten Batang Hari, Selasa.

Bupati Kabupaten Batang Hari Muhammad Fadhil Arief di Muara Bulian, Selasa, mengatakan bahwa langkah ini dilakukan menyusul kebakaran yang terus meluas dan mulai mendekati permukiman warga.

"Kita dari pemerintah telah menyiagakan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk membantu penanganan kebakaran di kawasan Tahura,"katanya.

Selain alat berat tersebut nantinya digunakan untuk melakukan pembersihan dan membuat jalur pemutus api. Upaya ini dilakukan agar kobaran api tidak terus menjalar ke area lainnya, khususnya menuju permukiman warga.

“Terutama di Tahura yang sudah mendekati permukiman warga, kita siagakan alat berat dari PUTR untuk membantu memutus jalur api dengan melakukan pembersihan lahan, agar api tidak berpindah ke jalur lain,”ujarnya.

Selain menyiagakan alat berat, Pemkab Batang Hari juga memastikan tim kesehatan turut disiapkan di lokasi. Tim tersebut akan membantu memantau kondisi kesehatan para personel yang terlibat dalam penanganan karhutla.

Bupati UAS Hadiri Rakor Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor

 

TANJAB BARAT - Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri Kegiatan Sosialisasi dan Sinergitas Program Pemberian Keringanan Pokok dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (14/09/2026).

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tanjab Barat.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., tersebut digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemutihan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dalam sambutannya, Wagub Abdullah Sani menegaskan pentingnya skema opsen PKB dan BBNKB dalam menyokong PAD kabupaten/kota. Berdasarkan data Bapenda Provinsi Jambi, penyaluran opsen PKB dan BBNKB pada 2025 mencapai Rp397,52 miliar—meningkat 26,4 persen dibandingkan dana bagi hasil pada 2024. Rata-rata opsen ini menyumbang hingga 35,99 persen dari total penerimaan pajak daerah tingkat kabupaten/kota.

“Melalui program pemutihan ini, kita tidak hanya memberikan ruang keringanan beban finansial bagi masyarakat, tetapi juga memperbarui akurasi basis data wajib pajak di seluruh wilayah Provinsi Jambi,” ujar Wagub Sani.

Dirinya menambahkan, kunci keberhasilan program ini terletak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan koordinasi antarinstansi yang makin solid. Dengan pelayanan yang memadai, masyarakat diharapkan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan program keringanan pajak tersebut melalui sosialisasi masif kepada masyarakat daerah agar partisipasi dan animo wajib pajak di Tanjab Barat dapat meningkat secara signifikan.

Kegiatan ini turut dihadiri para kepala daerah, pimpinan DPRD, jajaran Forkopimda, instansi vertikal, serta Kepala Bapenda dan UPTD PPD dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Lima Pimpinan Baznas Tanjab Barat Resmi Dilantik

 

TANJAB BARAT - Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., melantik dan mengambil sumpah lima pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat masa jabatan 2026–2031 di Ruang Pola Utama Kantor Bupati, Rabu (09/09/2026).

‎

‎Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bupati menekankan agar amanah tersebut dijalankan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

‎

‎Lima pimpinan BAZNAS yang dilantik terdiri dari Ahmad Hadziq, S.H.I., sebagai Ketua; Lukman Hakim, S.Pd.I., sebagai Wakil Ketua I; H. M. Yusuf, S.Pd., sebagai Wakil Ketua II; H. Abdul Faqih, S.Pd.I., sebagai Wakil Ketua III; serta M. Jamil, S.Pd.I., sebagai Wakil Ketua IV.

‎

‎Pengambilan sumpah disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hermansyah, S.STP., M.H., dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dr. H. A. Rahman Sayuti, S.Ag., M.H.

‎

‎Dalam arahannya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan ucapan selamat sekaligus mengingatkan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara kelembagaan maupun kepada masyarakat.

‎

‎Menurutnya, potensi zakat di Tanjung Jabung Barat masih sangat besar dan perlu dihimpun secara lebih optimal. Upaya tersebut tidak cukup hanya mengandalkan zakat dari kalangan ASN, tetapi perlu diperluas melalui dunia usaha, perusahaan, sektor perdagangan, perbankan, serta potensi masyarakat di berbagai wilayah.

‎

‎Bupati juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi dengan perusahaan yang beroperasi di Tanjung Jabung Barat. Menurutnya, keberadaan perusahaan harus dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial dan kolaborasi pemberdayaan.

‎

‎“Zakat bukan hanya kewajiban bagi umat Islam, tetapi juga memiliki peran besar dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, potensi zakat harus kita maksimalkan dan dikelola dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Bupati.

‎

‎Ia juga mendorong BAZNAS untuk memperkuat program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, termasuk dukungan terhadap madrasah, program bedah rumah, serta berbagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

‎

‎Dalam kaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat, Bupati turut menyinggung pentingnya memperjuangkan komoditas unggulan daerah seperti kelapa dan pinang agar mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah, termasuk melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Menurutnya, penguatan nilai ekonomi komoditas daerah pada akhirnya dapat memperluas kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

‎

‎Bupati mengajak seluruh jajaran BAZNAS untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, ulama, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta berbagai unsur masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting agar penghimpunan ZIS semakin luas dan penyalurannya dapat dilakukan secara tepat sasaran.

‎

‎“Pemerintah daerah siap mendukung dan memperkuat kolaborasi dengan BAZNAS. Kita ingin zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dapat dikelola secara amanah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat,” tegasnya.

‎

‎Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ahmad Hadziq menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah sesuai syariat Islam dan ketentuan yang berlaku. Ia menyebut optimalisasi penghimpunan ZIS menjadi salah satu tantangan sekaligus prioritas kepengurusan yang baru.

‎

‎Ia berharap dukungan pemerintah daerah, ulama, dunia usaha, dan masyarakat dapat memperkuat penghimpunan ZIS. Salah satu gagasan yang akan dikembangkan adalah gerakan “Berkah Sejenjang”, yang diarahkan untuk mendorong infak dan sedekah sekaligus mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

‎

‎Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Jambi Sri Rahayu, M.Pd., menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas terbentuknya kepengurusan baru BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ia berharap hubungan kelembagaan antara BAZNAS kabupaten dan provinsi semakin kuat, khususnya dalam penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan ZIS.

‎

‎Ia juga mendorong agar potensi ZIS dikembangkan melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan perusahaan. Setiap kerja sama diharapkan diarahkan pada program yang produktif sehingga dana yang dihimpun dapat memberikan manfaat bagi mustahik di daerah.

‎

‎Ke depan, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan tepat sasaran.

‎

‎Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hermansyah, S.STP., M.H., Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Drs. M. Yunus, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Johan Hendry Bororing, S.STP., Asisten Administrasi Umum Ir. H. Agus Sanusi M.Si., Camat Muara Papalik, Sekretaris Camat Tungkal Ulu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dr. H. A. Rahman Sayuti, S.Ag., M.H., Wakil Ketua MUI Kabupaten Tanjung Jabung Barat H. Abdul Hakim, S.Ag., pimpinan BAZNAS Provinsi Jambi dan BAZNAS Kota Jambi beserta jajaran, para Kepala OPD, para Kepala Bagian Setda, perwakilan perbankan, serta undangan lainnya.

Pemkab Tanjab Barat Safari Jumat di Muara Papalik

 TANJAB BARAT - Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., melaksanakan Safari Jumat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Masjid Nurul Ikhlas, Jalan Lintas Timur KM 71 RT 13, Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan sejumlah program prioritas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Ulu.

Dalam kesempatan itu, Bupati Anwar Sadat menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, pembangunan jalan di Dusun Mudo telah masuk dalam perhatian pemerintah daerah dan akan diprioritaskan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Ada jalan di Dusun Mudo yang akan kita bangun. Ini dibutuhkan masyarakat kita di Tanjung Jabung Barat. Memang tidak mudah, banyak usulan dari desa yang masuk. Karena itu kita akan pilih yang benar-benar prioritas,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, wilayah Ulu tetap menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pelaksanaan sejumlah program pembangunan harus dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

Selain pembangunan infrastruktur, Bupati juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama memasuki musim kemarau.

Bupati mengapresiasi turunnya hujan dalam beberapa waktu terakhir yang turut membantu mengurangi potensi terjadinya karhutla.

“Alhamdulillah kemarin hujan. Ini hasil rekayasa cuaca dari pusat. Kita punya Satgas Karhutla bersama Kapolres, Dandim, dan pihak perusahaan yang wajib ikut serta jika terjadi kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, termasuk mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah serta meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam mendukung program lingkungan di daerah.

Sosialisasikan UHC Prima

Dalam bidang kesehatan, Bupati Anwar Sadat turut menyosialisasikan program UHC Prima atau jaminan kesehatan daerah kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan menggunakan KTP, dengan ketentuan data kependudukan telah terkoneksi dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Cukup menggunakan KTP, masyarakat bisa berobat gratis. Dengan catatan KTP-nya sudah terkoneksi dengan BPJS. Sehingga jika ada kondisi sakit mendesak seperti operasi, jaminan kesehatannya bisa langsung digunakan,” jelasnya.

Selain jaminan kesehatan, Pemkab Tanjung Jabung Barat juga terus meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan menyediakan peralatan medis yang lebih modern.

“Kita punya alat deteksi kanker payudara dan CT Scan Rontgen yang canggih. Ini salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang kita berikan untuk masyarakat Tanjung Jabung Barat,” tambahnya.

Serahkan Bantuan untuk Masjid dan Masyarakat

Safari Jumat juga diisi dengan penyerahan berbagai bantuan kepada masyarakat dan Masjid Nurul Ikhlas.

Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemerintah daerah menyerahkan bantuan sebesar Rp20 juta untuk mendukung pembangunan halaman dan area parkir Masjid Nurul Ikhlas.

Bupati berharap dukungan terhadap pembangunan masjid tidak hanya berasal dari pemerintah dan masyarakat, tetapi juga dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Muara Papalik.

“Perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Muara Papalik juga kita harapkan dapat turut membantu pembangunan masjid ini,” harapnya.

Selain bantuan untuk pembangunan masjid, berbagai bantuan sosial dan kemasyarakatan turut diserahkan, meliputi:

1. Dinas Sosial: 30 paket sembako bagi lansia dan dhuafa.

2. Baznas: 40 paket bantuan, terdiri dari 20 paket untuk dhuafa, 10 paket untuk takmir masjid, dan 10 paket untuk anak yatim.

3. Bantuan bedah rumah: 1 unit.

4. Bantuan korban kebakaran: untuk 1 rumah milik Pak Mael melalui Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, dan Baznas.

5. Bantuan kesehatan: susu kaleng bagi 9 ibu hamil dan 2 balita stunting.

6. Bantuan untuk Takmir Masjid Nurul Ikhlas.

Penyerahan bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memperkuat kepedulian sosial sekaligus memastikan program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bupati Jadi Khatib dan Imam Salat Jumat

Rangkaian Safari Jumat kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Salat Jumat. Bupati Anwar Sadat bertindak langsung sebagai khatib sekaligus imam Salat Jumat di Masjid Nurul Ikhlas.

Dalam khotbahnya, Bupati mengajak seluruh jamaah untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya ketika momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Ia juga mengingatkan jamaah agar tidak lalai dalam melaksanakan salat dan menunaikan zakat, menjaga kejujuran dalam aktivitas perdagangan, termasuk dalam takaran dan timbangan, serta memanfaatkan hari Jumat untuk memperbanyak amal ibadah.

“Allah menjamin kehidupan orang yang memanfaatkan waktu untuk beribadah. Sebaliknya, bagi yang menolak perintah Allah, akan disempitkan rezeki dan urusannya,” pesan Bupati.

Kegiatan Safari Jumat tersebut turut dihadiri Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda, BKAD, Damkar, Camat Muara Papalik, Forkopimcam, perwakilan perusahaan, Kasat Pol PP, Baznas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah Masjid Nurul Ikhlas.

Bupati UAS Lantik Pejabat Struktural Pagi ini

 

TANJAB BARAT - Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri sekaligus memimpin pelantikan sejumlah Pejabat Manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kamis (10/09/2026).

Kegiatan pelantikan berlangsung di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta para kepala bagian (Kabag).

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta memastikan roda pelayanan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal.

Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari:

dr. Arwin Agus, MM. sebagai Pejabat Administrator/Direktur RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ns. Yulia Trismawati, S.Kep., MKM. sebagai Pejabat Administrator/Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Randy Pramana, S.AP. sebagai Pejabat Pengawas/Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rici Julianti, SP. sebagai Pejabat Pengawas/Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Muhammad Ridwan, SE. sebagai Pejabat Pengawas/Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan I pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas, profesionalitas, dan dedikasi.

Menurutnya, para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah masing-masing.

Bupati juga mengingatkan agar para pejabat tidak hanya memahami tugas dan fungsi secara administratif, tetapi mampu menghadirkan inovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Jabatan bukan sekadar kedudukan, tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, saya berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”Pesan Bupati dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Bupati berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban, membangun koordinasi yang baik dengan seluruh jajaran, serta bekerja secara kolaboratif untuk mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

"Kepada saudara yang hari ini yang dilantik, terutama sebagai direktur Rumah Sakit Daud Arif Kuala Tungkal bahwa saudara mempunyai tanggung jawab moral, profesional, dan sosial karena rumah sakit merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat sehingga kepemimpinan yang kuat, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan prima sangatlah dibutuhkan."Ucap Bupati.

Pelantikan pada hakikatnya merupakan bagian dari pembinaan karier pegawai serta upaya penyegaran organisasi guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta diharapkan dapat beradaptasi, bekerja cepat dan menunjukan kinerja nyata.

Dengan dilantiknya para pejabat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat optimistis kinerja organisasi dapat semakin efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemkab Tanjab Barat Komitmen Terkait Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

TANJAB BARAT -  Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat upaya pengurangan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., saat menghadiri Bimbingan Teknis Pengurangan Sampah dan Pembinaan Kelompok Masyarakat di Hotel Masakini Syariah Kuala Tungkal, Kamis (10/9/2026).

Dalam arahannya, Wabup Katamso menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan persoalan persampahan di Tanjung Jabung Barat.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat turut berdampak terhadap peningkatan timbulan sampah. Dengan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 5,21 persen, timbulan sampah diperkirakan mencapai 5,5 ton per hari, sementara yang baru tertangani sekitar 33 persen.

“Di balik pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat konsekuensi yang harus kita kelola bersama, salah satunya meningkatnya timbulan sampah,” ujar Wabup.

Ia menegaskan, pengelolaan sampah tidak boleh hanya berorientasi pada pengumpulan dan pengangkutan, tetapi harus diarahkan menjadi bagian dari ekonomi sirkular yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Kami ingin pengelolaan sampah tidak hanya berhenti pada kegiatan pengumpulan dan pengangkutan, tetapi dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi sirkular. Sampah harus dipandang sebagai sesuatu yang masih memiliki nilai ekonomi dan dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat,” ungkapnya.

Wabup Katamso mencontohkan pengolahan sampah menjadi paving block yang telah dilakukan masyarakat di salah satu lokasi pengolahan sampah di Tanjung Jabung Barat. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa sampah dapat memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik dan didukung sarana yang memadai.

Karena itu, Pemkab Tanjung Jabung Barat masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama berupa mesin pemilah, mesin pencacah, dan sarana pengolahan sampah lainnya.

Selain penguatan sarana, pemerintah daerah juga terus mendorong pembentukan dan pengembangan kelompok masyarakat di sejumlah kecamatan agar mampu mengelola dan memanfaatkan sampah secara mandiri serta berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan bantuan motor roda tiga dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendukung operasional pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Katamso berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan.

Pemkab Tanjung Jabung Barat juga menyiapkan rencana pembangunan depo sampah di kawasan pintu masuk Kuala Tungkal, sekitar terminal. Depo tersebut akan menjadi tempat pengumpulan sementara sebelum sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir.

Menurut Wabup Katamso, keberadaan depo diharapkan membuat sistem pengangkutan sampah lebih efektif dan efisien. Pemkab juga mempertimbangkan pola kerja sama atau penyewaan kendaraan pengangkut sebagai alternatif untuk menjaga kesinambungan pelayanan persampahan.

Menutup arahannya, Wabup Katamso mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

“Persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua,” pungkasnya.

Usai arahan Wabup Katamso, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB Dapil Jambi, Elpisina, S.Sos., M.Si., menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Elpisina menegaskan, persoalan sampah saat ini bukan lagi sekadar persoalan kebersihan, tetapi telah menjadi persoalan lingkungan dan pemerintahan yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

Ia mengajak pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya membangun kesadaran bersama dalam mengendalikan sampah. Menurutnya, penanganan harus dimulai dari tingkat paling bawah dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Persoalan sampah harus kita tangani secara bersama-sama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kepedulian yang sama,” ujar Elpisina.

Ia juga mengapresiasi upaya Pemkab Tanjung Jabung Barat dalam menyediakan sarana dan prasarana persampahan. Di tengah keterbatasan keuangan daerah, pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.

Elpisina berharap hasil bimtek tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi dapat diterapkan dan diteruskan kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pengendali Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Ayu Wulandari, S.T.,  Plh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat,  Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB Dapil Jambi Elpisina, S.Sos., M.Si., Ketua Dewan Syura DPC PKB Tanjung Jabung Barat H. Subari, S.Ag., Sekretaris Dewan Syura DPC PKB Tanjung Jabung Barat Baharudin, S.H., Ketua DPC PKB Tanjung Jabung Barat Muhammad Zaki, S.T., Ketua DKC Garda Bangsa Ahmad Ruzein, S.Sos., Ketua DPC Perempuan Bangsa Hj. Nur Asiah, S.Pd.I., Ketua DPAC beserta jajaran DPRT se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta para undangan lainnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Tanjung Jabung Barat berharap kapasitas kelompok masyarakat semakin meningkat dan mampu mendorong pengelolaan sampah yang mandiri, bernilai ekonomi, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Rakor Bersama Wamen LH, Wagub Sani: Kendalikan Karhutla Harus Libatkan Semua Pihak

Jambi - Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan kekuatan dan sumber daya dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi. Ajakan tersebut disampaikannya saat menghadiri dan mengikuti

Rapat Koordinasi Penanganan

Kebakaran Lahan Dengan Perusahaan 

Sekitar Lahan Kebakaran Bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI.Diaz Faisal Malik Hendropriyono, B.Sc., M.P.A., 

M.B.A., M.A., Ph.D, bertempat di VIP room Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jumat (04/09/2026).

Pada kesempatan ini Wakill Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Diaz Hendropriyono meminta  perusahaan konsesi di Jambi melakukan peremajaan sekat kanal untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di wilayah Jambi. 

"Saya minta beberapa perusahaan yang ada di Jambi walaupun di luar konsesi mereka untuk ikut membantu membuat sekat kanal, membantu mentransfer (mengalirkan) air, dari sungai-sungai terdekat," kata Wamen. 

Menurut dia, program peremajaan kanal yang mulai mengalami pendangkalan dinilai penting untuk mengaliri, memasok air dari sungai terdekat ke wilayah rawan atau terdampak kebakaran khususnya di area lahan gambut.

Untuk itu, dirinya meminta perusahaan lain di Jambi, terutama yang berada di sekitar area konsesi dapat mencontoh perusahaan yang telah menerapkan sistem transfer air dari sungai terdekat. 

Wamen menambahkan, untuk menekan peristiwa karhutla, pemerintah melalui Kementerian LH tengah menyusun surat edaran moratorium untuk memblokir seluruh aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, tanpa pengecualian.

Wamen mengungkapkan, peraturan daerah (perda) yang sebelumnya mengizinkan pembukaan lahan berbasis kearifan lokal sebagaimana turunan dari UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 2 sementara waktu akan ditangguhkan.

Penangguhan itu dianggap penting di tengah kondisi darurat kebakaran yang melanda Tanah Air.

Selain Karhutla, Wamen Diaz juga meminta tindak lanjut terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah kota.

“Terkait TPA untuk yang di kota, nanti tolong dilihatin aja Pak Kadis LH kota, apakah TPA nya sudah dilakukan. Itu surat edaran menteri terkait apa penjagaan TPA, pengelolaan TPA,” tambahnya.

Sementara itu, Wagub Sani menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Wamen ke Provinsi Jambi, ini bentuk perhatian pemerintah pusat ke Provinsi Jambi. "Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada

Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI beserta jajaran atas 

perhatian dan dukungannya dalam memperkuat penanganan kebakaran lahan di Provinsi Jambi," ucapnya.

Wagub Sani menjelaskan, Provinsi Jambi memiliki karakteristik wilayah yang 

menjadikan persoalan kebakaran hutan dan lahan 

sebagai tantangan yang harus bersama hadapi secara serius dan berkelanjutan. Karena itu, ukuran keberhasilan 

tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa cepat api 

dapat dipadamkan setelah kebakaran terjadi. "Jauh lebih 

penting adalah seberapa kuat kita mencegah api muncul, 

seberapa cepat kita mengetahui adanya potensi 

kebakaran, dan seberapa sigap kita mengendalikan api 

sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar," jelas Wagub Sani.

"Keberadaan perusahaan di sekitar wilayah 

rawan dan lokasi kebakaran memiliki peran yang sangat 

penting. Kita membutuhkan kesiapan dan kepedulian 

bersama, baik dalam patroli, deteksi dini, kesiapan 

personel dan peralatan, maupun kecepatan dalam 

menyampaikan informasi dan melakukan penanganan 

awal ketika ditemukan titik api," pungkasnya. (Diskominfo Provinsi Jambi/Sapra Wintani/Foto: Novriansah/Video: Reno Setiawan)

Jambi dan Provinsi Lain di Sumatra Sepakat Bentuk Forum Sumatra 10

Medan - Gubernur Jambi, Al Haris bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan gubernur se-Sumatera mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera dalam rangka pertemuan tingkat menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai 2 Ballroom JW Marriott Hotel Medan, Rabu (9/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Al Haris turut menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan berita acara pembentukan Forum Sumatera 10. 

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi pembangunan antarprovinsi di Sumatera.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berkomitmen menyinkronkan rencana pembangunan dengan kebijakan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan subregional Sumatera.

Kerja sama tersebut mencakup penguatan logistik dan konektivitas antarwilayah, pembangunan ekonomi hijau, digitalisasi data pembangunan, serta peningkatan investasi dan perdagangan.

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kerja sama antardaerah tersebut. Ia menilai Sumatera memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional.

“Saya mengapresiasi betul dan mengharapkan kerja sama yang dilakukan antardaerah. Pemerintah pusat juga menyusun konsep untuk membangun region Sumatera ini salah satu kekuatan ekonomi,” ujar Tito Karnavian.

Ia menambahkan, Sumatera memiliki keunggulan sumber daya alam yang luar biasa.

"Saya yakin keunggulan Sumatera itu sumber daya alamnya luar biasa baik di darat maupun yang laut," pungkasnya.